PeduliWNI.com – Presiden Prabowo mengusulkan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta istimewa guna mencegah hilangnya aset strategis bangsa. Langkah ini menjadi titik balik dalam pengaturan hak warga negara Indonesia di luar negeri, yang selama ini terikat ketat oleh UU Nomor 12 Tahun 2006. Usulan ini disampaikan secara resmi dalam penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026.
Panduan Akses Perlindungan Konsuler bagi WNI di Luar Negeri
WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan konsuler melalui KBRI atau KJRI. Langkah utamanya adalah segera melapor ke kantor perwakilan RI terdekat, menyiapkan dokumen identitas valid, dan meminta bantuan pendampingan hukum atau mediasi dengan otoritas setempat untuk memastikan hak-hak dasar terpenuhi.
Perlindungan konsuler menjadi krusial saat WNI menghadapi kendala imigrasi atau deportasi. Sebagai contoh, KJRI Johor Bahru terlibat dalam proses pemulangan 307 WNI dari Johor ke Batam pada 18 Agustus 2026. Para WNI tersebut dipulangkan setelah melalui koordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya.
Prosedur klaim perlindungan konsuler meliputi langkah berikut:
- Melaporkan diri melalui portal resmi atau datang langsung ke kantor perwakilan RI.
- Menyerahkan paspor asli atau dokumen identitas resmi lainnya.
- Menjelaskan kronologi permasalahan hukum secara tertulis.
- Meminta bantuan pendampingan hukum untuk mediasi dengan otoritas lokal.
Kegagalan dalam melaporkan diri atau ketiadaan dokumen identitas yang valid sering kali menghambat kecepatan respons konsuler. Hal ini menyebabkan proses evakuasi atau pemulangan memakan waktu lebih lama karena verifikasi status kewarganegaraan harus dilakukan secara manual melalui koordinasi antarnegara.
Status Kepemilikan Properti bagi WNI Diaspora
WNI yang menetap di luar negeri tetap memiliki hak penuh atas properti dengan status Hak Milik (SHM) sesuai UUPA. Namun, risiko kehilangan hak muncul jika tanah dianggap terlantar. Diaspora yang beralih status menjadi WNA akan kehilangan hak milik ini kecuali melalui mekanisme tertentu seperti Golden Visa atau residensi jangka panjang.
Diaspora yang mempertahankan paspor Indonesia memiliki legalitas hukum penuh untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Terdapat anggapan bahwa tinggal di luar negeri secara permanen akan otomatis menghilangkan hak milik, namun secara hukum hak tersebut tetap melekat selama status kewarganegaraan Indonesia tidak dilepaskan.
Bagi mantan WNI yang ingin kembali memiliki akses aset, optimalisasi Golden Visa atau Izin Tinggal jangka panjang menjadi alternatif untuk mengakomodasi kendala hak waris dan perdata tanpa harus melalui proses naturalisasi penuh.
Rencana Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Global
Presiden Prabowo mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda bagi kelompok tertentu. Langkah ini bertujuan agar Indonesia tidak kehilangan hubungan dengan anak bangsa yang memiliki jaringan global.
“Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional”
— Prabowo
Artinya: Pemerintah berencana mengubah aturan hukum agar orang-orang dengan keahlian tinggi dapat memegang dua kewarganegaraan demi kepentingan nasional.
Kriteria Talenta Istimewa
Pemberian status ini tidak dilakukan secara massal, melainkan selektif melalui uji integritas. Kriteria talenta istimewa mencakup berbagai bidang profesional, antara lain:
- Ilmuwan, akademisi, dan dokter.
- Teknolog dan profesional ahli.
- Pengusaha dan atlet berprestasi.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman menyatakan bahwa proses pengajuan kemungkinan besar tidak dilakukan secara perorangan. Mekanisme yang diusulkan adalah pengajuan melalui lembaga atau kementerian yang membutuhkan keahlian spesifik dari talenta tersebut.
Analisis Konstitusional Pasal 26 UUD 1945
Pakar hukum Mafirion menilai usulan ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 ayat UUD 1945 yang menegaskan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Mafirion menekankan bahwa desain hukum yang jelas akan melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga ikatan diaspora dengan tanah air.
Risiko Eksploitasi dan Pelanggaran Hak di Negara Tujuan
WNI di Luar Negeri sering kali rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus penipuan. Salah satu ancaman serius adalah modus pengantin pesanan, di mana perempuan direkrut dengan iming-iming pernikahan dengan WNA untuk kehidupan lebih baik, namun berakhir pada eksploitasi.
Brigjen Nurul Azizah selaku Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri mengimbau warga untuk melakukan verifikasi latar belakang calon pasangan atau pemberi kerja. Kegagalan dalam memeriksa identitas dan memahami hak-hak dasar di negara tujuan sering kali membuat WNI terjebak dalam situasi kerja paksa atau kekerasan domestik.
Perbandingan Hak: WNI vs Pemegang Izin Tinggal (Residensi)
Terdapat perbedaan mendasar antara hak yang dimiliki oleh WNI penuh dengan pemegang izin tinggal seperti ITAS atau ITAP. Global Citizenship of Indonesia (GCI) memberikan hak residensi jangka panjang, namun tidak memberikan status kewarganegaraan.
| Hak | WNI Penuh | Residensi (ITAS/ITAP) |
|---|---|---|
| Hak Politik | Hak suara penuh dalam Pemilu | Tidak diizinkan |
| Kepemilikan Properti | Hak Milik penuh (SHM) | Terbatas/Hak Pakai |
| Izin Kerja | Tanpa batasan/bebas | Terbatas sesuai jenis izin |
Warga domestik memikul kewajiban yang lebih berat dibandingkan diaspora elite, termasuk membayar PPN dan PPh secara penuh serta menanggung risiko krisis dalam negeri tanpa opsi berpindah paspor. Sementara itu, pemegang residensi memiliki fleksibilitas lebih tinggi namun terbatas dalam akses politik dan kepemilikan tanah.
